FAKTA – Krisis LPG 3 kilogram di Lumajang kian memanas. Setelah berdampak pada dapur warga dan lumpuhnya pelaku usaha kecil, kini gelombang protes meledak di media sosial. Akun dengan nama Kami_Peduli2283 meluapkan kekesalan yang mewakili jeritan banyak warga: gas melon langka, ekonomi tersendat, dan pemerintah dinilai belum memberi solusi nyata.
Dalam unggahannya di akun Grup sosial media Sambat Bunda, ia mengaku sudah hampir tiga pekan berkeliling mencari LPG 3 kg tanpa hasil, mulai dari Jalan Sewandak, Jalan KYS, Pasar Senggol, Pasar Baru, Jalan Gozali hingga wilayah Suko dan Sumberjo, semuanya nihil.
“Warung saya tutup hari ini karena tidak adanya LPG. Karyawan libur, dia juga kehilangan haknya,” tulisnya dengan nada getir, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar mahal atau tidaknya harga gas, melainkan soal keberlangsungan hidup.
“Bukan perkara mahal. Ada anak yang harus diberi makan, ada karyawan yang harus dibayar. Ini soal hak hidup orang lain,” tegasnya.
Ekonomi tersendat, daya beli turun, karena adanya kelangkaan gas melon ini disebut telah memicu efek domino. UMKM terdampak, daya beli masyarakat menurun, hingga roda ekonomi tersendat hampir tiga pekan terakhir.
“Ekonomi tidak berputar semestinya. Ini bukan hal sepele,” tulisnya lagi.
Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas, mulai dari memberikan sanksi kepada penimbun hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jalur distribusi bawah.
“Ambil data agen, datangi penyalur ke toko kecil. Tidak mungkin pangkalan bermain di uang kecil, pasti di bawahnya,” sindirnya tajam.
Warganet ikut “meledak”: kritik, sindiran, hingga tuduhan mafia. Keluhan ini langsung disambut ratusan komentar dari warganet lain yang mengalami hal serupa.
Siera Ell Rahma menyebut kondisi ini bukan lagi hitungan minggu, melainkan hampir sebulan tanpa solusi jelas.
“Banyak yang sambat, tapi apakah ada solusi nyata? Sidak sudah, penetapan harga sudah, tapi LPG tetap langka,” kritiknya.
Ia bahkan mempertanyakan fungsi forum pengaduan tersebut jika tidak menghasilkan perubahan konkret.
Sementara itu, warganet lain, Wiwin Cahya Ningsih, mengaku sempat bersitegang dengan petugas distribusi.
“Katanya pengiriman dari pusat lancar. Tapi gasnya ke mana? Kami pelaku usaha kecil selalu jadi korban permainan orang atas,” ujarnya.
Nada lebih keras datang dari akun anonim yang menuding adanya praktik penimbunan hingga menyebut potensi meningkatnya kriminalitas jika kondisi ini terus dibiarkan.
“Kalau ditimbun jadi langka, UMKM mati, pengangguran naik, kriminalitas ikut naik,” tulisnya.
Dugaan ada penyimpangan distribusi dan “permainan bawah”. Tak hanya itu, dugaan adanya permainan di tingkat bawah distribusi semakin menguat. Warga bahkan mengaku menemukan gas melon dijual dengan harga tidak wajar.
“Kemarin muter dari siang sampai sore nggak dapat. Malam ada yang nawarin Rp25 ribu, mau nggak mau beli,” ungkap peserta anonim lainnya.
Data yang disebutkan oleh akun Kami_Peduli2283 juga memancing tanda tanya besar. Ia menyebut satu pangkalan bisa menerima hingga 3.900 tabung per hari.
“Kalau distribusi segitu besar, harusnya 2–3 hari selesai. Ini berhenti di mana?” ujarnya penuh curiga.
Sorotan ke pelaku tertuju kepada usaha besar hingga hotel. Sejumlah warganet juga meminta pemerintah tidak hanya fokus pada masyarakat kecil, tetapi berani menyasar pelaku usaha yang diduga menggunakan LPG subsidi secara tidak semestinya.
“Periksa dapur hotel, resto, laundry. Siapa tahu mereka pakai gas 3 kg secara sembunyi-sembunyi,” tulis salah satu komentar.
Pendapat ini diperkuat oleh warganet lain yang menyebut praktik tersebut bukan hal baru.
“Kalau disidak pakai seragam ya nggak bakal ketemu. Sudah disiapkan gas besar untuk kamuflase,” ungkap akun OjokDumeh123.
Wilayah pinggiran paling terdampak. Jeritan juga datang dari wilayah pinggiran seperti Kecamatan terjauh yaitu Tempursari. Akses yang terbatas membuat kondisi semakin parah.
“Sudah hampir satu bulan di sini susah gas. Kalau ke kota jauh. Harus mengadu ke siapa lagi?” keluh Aris Harianto.
Warganet lain bahkan menyindir keras pemerintah agar tidak hanya “duduk di ruang ber-AC”.
“Turun ke desa, jangan takut panas. Rakyat panas-panasan cari LPG!” tulis akun Tewoll.
Desakan tegas untuk Pemkab Lumajang. Gelombang keluhan ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Publik menuntut langkah konkret, bukan sekadar sidak seremonial atau aturan di atas kertas.
Masyarakat berharap ada ketegasan dalam menindak penimbun, mengawasi distribusi hingga ke level bawah, serta memastikan LPG subsidi benar-benar tepat sasaran.
Jika tidak segera diatasi, krisis gas melon ini bukan hanya soal dapur yang tak mengepul tetapi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi rakyat kecil di Lumajang.
“Masalahnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Jangan sampai nama Lumajang tercoreng hanya karena gas LPG,” tutup akun Kami_Peduli2283. (Fuad Afdlol)
