FAKTA — Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto ke Kabupaten Padang Pariaman diperkirakan menjadi titik awal percepatan pemulihan nagari pascabencana, sekaligus menguji efektivitas sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan berbasis desa.
Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi menilai, kehadiran pemerintah pusat berpotensi memberikan dorongan psikologis dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Bersama Bupati John Kenedy Azis dan jajaran Forkopimda, ia menyambut langsung agenda kerja kementerian yang digadang-gadang akan berlanjut pada implementasi program konkret di tingkat nagari.
“Program-program yang dibawa Kementerian Desa berpotensi menjadi instrumen penting dalam mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat,” kata Aprinaldi.
Sejumlah inisiatif yang diperkenalkan, mulai dari desa tematik hingga penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, diproyeksikan akan mulai diadopsi oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat. Jika konsisten dijalankan, skema ini diyakini dapat mempercepat transformasi nagari dari fase pemulihan menuju penguatan ekonomi mandiri.
Di sisi lain, kehadiran Anggota Komisi XIII DPR RI Arizal Azis dalam kunjungan tersebut membuka peluang dukungan politik dan anggaran di tingkat pusat. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan program, terutama dalam konteks rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
Namun, tantangan implementasi tetap membayangi. Koordinasi lintas sektor, kesiapan perangkat daerah, serta kapasitas pemerintah nagari akan menjadi faktor penentu keberhasilan program. Tanpa pengawalan yang ketat, berbagai inisiatif berisiko berhenti pada tataran perencanaan.
Kementerian Desa sendiri diperkirakan akan mendorong percepatan realisasi program melalui kolaborasi langsung dengan pemerintah daerah. Jika skema ini berjalan efektif, Padang Pariaman berpeluang menjadi model pemulihan desa berbasis potensi lokal di Sumatera Barat.
Dalam beberapa bulan ke depan, publik akan melihat apakah kunjungan ini benar-benar menghasilkan dampak nyata—atau sekadar menjadi rangkaian agenda seremonial tanpa perubahan signifikan di tingkat nagari. (ss)
