FAKTA — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menerima kunjungan dan audiensi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Senin (29/12/2025), di ruang kerja Bupati, Parik Malintang.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana.
Didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta Direktur PDAM, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi atas dukungan konkret yang diberikan BPBPK Sumatera Barat kepada Kabupaten Padang Pariaman.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPBPK Sumatera Barat atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana,” ujar John Kenedy Azis.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menerima alokasi bantuan anggaran sebesar Rp133 miliar dari BPBPK Sumatera Barat untuk penanganan dan pengembangan SPAM di sejumlah wilayah terdampak bencana. Bantuan tersebut merupakan bagian dari total anggaran Rp277 miliar yang diajukan pemerintah daerah melalui PDAM.
Menurut Bupati, anggaran Rp133 miliar tersebut merupakan dana tanggap darurat yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan mendesak terkait pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat.
“Anggaran Rp133 miliar ini bukanlah angka yang kecil bagi Kabupaten Padang Pariaman. Kami berharap anggaran ini benar-benar dapat terealisasi sesuai peruntukannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sisa anggaran sekitar Rp143 miliar direncanakan sebagai anggaran permanen untuk penguatan infrastruktur jangka panjang. Anggaran tersebut ditargetkan dapat ditandatangani dan direalisasikan pada akhir 2026 atau 2027.
Sementara itu, Kepala BPBPK Provinsi Sumatera Barat Maria Doeni Isa menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Ia menegaskan Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karena terdampak cukup signifikan, terutama pada sektor infrastruktur air minum dan permukiman.
“Bantuan yang kami salurkan ini merupakan respons atas kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana, khususnya terkait ketersediaan air bersih. Kami ingin memastikan layanan SPAM dapat kembali berfungsi optimal sehingga aktivitas masyarakat dapat segera pulih,” ujar Maria Doeni Isa.
Bantuan dari BPBPK tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, khususnya pemulihan layanan dasar air bersih yang sempat terganggu akibat bencana alam.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pemulihan daerah serta mewujudkan Padang Pariaman yang tangguh dan berkelanjutan. (SS)
