FAKTA – Di tengah ramainya perbincangan publik mengenai besarnya penghasilan pejabat legislatif yang kerap disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah per bulan, pernyataan Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, justru menghadirkan kejutan. Alih-alih fantastis, penghasilan pimpinan lembaga legislatif di tingkat kabupaten itu ternyata jauh dari asumsi publik.
Dalam penelusuran Majalah Fakta.id, klarifikasi langsung dilakukan kepada Aprinaldi pada Jumat (21/11/2025). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyambut pertanyaan soal besarnya gaji dengan senyum kecil, seakan memahami adanya ketimpangan persepsi di masyarakat.
“Coba tebak berapa?” ujarnya sambil tersenyum, sebelum data yang diperoleh media ini disampaikan bahwa penghasilan Ketua DPRD Padang Pariaman disebut hanya sekitar Rp6 juta per bulan.
Aprinaldi pun meluruskan. “Itu kurang. Tepatnya Rp8 juta per bulan. Itu sudah mencakup uang representasi dan semua tunjangan,” jelasnya.
Angka tersebut sontak menempatkan kembali diskusi publik pada proporsinya. Sebab, di tengah stigma bahwa gaji pejabat legislatif selalu besar, realitas di daerah justru memperlihatkan situasi yang berbeda.
Di sejumlah kabupaten/kota, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat hak keuangan unsur pimpinan dewan bersifat standar dan jauh dari angka yang kerap muncul dalam perdebatan publik.
Pernyataan Aprinaldi sekaligus mengkonfirmasi bahwa struktur penghasilan anggota maupun pimpinan DPRD tidaklah seragam secara nasional.
Ia menegaskan transparansi merupakan hal penting agar masyarakat tidak terjebak pada asumsi.
Meski tidak merinci lebih jauh komponen pendapatan lainnya seperti biaya operasional kedinasan yang bukan merupakan penghasilan pribadi, Aprinaldi memastikan bahwa nilai Rp8 juta per bulan adalah angka resmi yang diterima sebagai Ketua DPRD Padang Pariaman. (ss)
