FAKTA – Kebijakan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan sudah dilakukan Pemerintah Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesuai anjuran Pemerintah Pusat mewajibkan 20% dari Dana Desa (DD) tahun 2025 dialokasikan untuk ketahanan pangan.
Kepala Desa Kramat, Sholeh dalam kebijakan mengelola dana desa untuk program ketahanan pangan diserahkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Rencana anggaran ketahanan pangan tahun 2025 diperuntukkan di sektor pertanian, yaitu untuk pengelolaan jagung dan padi.
Tambahnya, alasan anggaran tersebut untuk sektor pertanian, dikarenakan 30% dari penduduknya adalah petani. Para petani yang ada di desa Kramat tentunya butuh pembinaan dan dukungan Pemdes Kramat dalam peningkatan kesejahteraannya. juga menopang kebutuhan pangan yang berkesinambungan. Dari hasil pertanian walaupun keuntungannya kecil, tapi modal tetap bergulir. Tujuan utamanya adalah untuk memperdayakan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan di desa. Alokasi anggaran ketahanan pangan tahun ini untuk pertanian tak lepas dari kegiatan serupa yang anggaran ketahanan pangan tahun 2024 dan dianggap berhasil.
Para petani pun, kata Sholeh, sangat merasakan manfaat program ketahanan pangan yang dialokasikan dari dana desa tersebut. Termasuk membenahi infrastruktur pertanian, pengadaan bibit padi dan jagung. Walaupun keuntungan dalam kegiatan pertanian keuntungan tidak banyak, tapi modal awal penyertaan masih bisa bergulir untuk modal kegiatan pertanian. Namun, saat ini sesuai kebijakan pemerintah pusat pengelolaannya tidak dilakukan oleh Pemdes langsung, namun melalui BUMDes.
Kegiatan bidang pertanian yang dianggarkan lewat DD menciptakan kepedulian para petani yang sudah berpengalaman dalam bidang cocok tanam padi dan jagung. Sehingga mereka dengan sukarela membantu memberi arahan dan mempraktekkan cara menanam padi dan jagung yang baik, jelas Sholeh.
Menurutnya, apapun bentuk kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan penggunaan dana desa akan didukung dan direalisasikan. Korelasi penggunaan dana desa dianggap sangat bagus, sehingga ketahanan pangan dapat terwujud.
“Kami prinsipnya mendukung apa yang menjadi kebijakan pusat terkait penggunaan dana desa,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2025). (sus)
