FAKTA – Pertamina Patra Niaga kembali melakukan audit besar-besaran terhadap ribuan SPBU di seluruh Indonesia.
Langkah ini diklaim sebagai upaya menjaga mutu, keselamatan, dan pelayanan energi nasional.
Namun, di balik kalimat normatif dan bahasa korporasi yang rapi, publik bertanya-tanya, apakah audit ini benar-benar menyentuh akar persoalan—atau sekadar ritual tahunan yang berhenti di laporan resmi?
Sejak 2007, Pertamina memang rutin menggandeng lembaga auditor independen internasional seperti Bureau Veritas, TÜV Rheinland, hingga Intertek Group PLC.
Audit mencakup segalanya, dari takaran BBM, rekaman CCTV, hingga kebersihan area bongkar.
Tapi di lapangan, keluhan masyarakat soal takaran “nggak pas”, BBM tercampur air, dan SPBU nakal masih terus terdengar.
Di sejumlah daerah, kasus manipulasi dispenser bahkan sempat menyeret nama-nama operator hingga manajer SPBU.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebut audit ini sebagai wujud integritas dan transparansi.
“SPBU adalah wajah Pertamina Patra Niaga di mata publik,” ujarnya.
Namun integritas bukan soal slogan, melainkan konsistensi penegakan. Audit memang penting, tapi tanpa tindak lanjut tegas, semua hanya formalitas bersertifikat.
Apalagi, banyak persoalan di SPBU muncul bukan semata dari teknis operasional, tapi dari rantai distribusi dan pengawasan yang longgar.
Pengujian tera dan densitas BBM sesuai standar ASTM tak akan berarti jika di sisi lain masih ada permainan takaran dan penggelapan stok di tingkat lapangan.
Audit yang benar seharusnya tak berhenti pada pengumpulan data dan checklist dokumen.
Publik menanti hasilnya diumumkan secara terbuka—SPBU mana yang bersih, dan mana yang harus ditindak.
Karena menjaga kepercayaan konsumen bukan soal publikasi citra, tapi tentang membuktikan bahwa energi yang dijual Pertamina benar-benar adil, akurat, dan jujur hingga tetes terakhir. (Laporan : F1||majalahfakta.id)
