FAKTA – Nada tegas kembali terdengar dari parlemen. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati angkat bicara menanggapi polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dikabarkan akan dibebankan ke APBN.
Bagi Anis, wacana itu bukan hanya keliru secara kebijakan, tapi juga berpotensi menambah beban fiskal negara yang sudah dalam posisi rawan.
“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung. Itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah terbatas,” tegas Anis, Kamis (16/10/2025).
Ia menyoroti akar masalah sejak proyek ini digulirkan: tidak tercantumnya KCJB dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, hingga penolakan mantan Menhub Ignatius Jonan yang sudah lebih dulu memperingatkan potensi risiko keuangan dari proyek ambisius ini.
Fakta di lapangan memperkuat kritik tersebut. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, mencatat kerugian Rp4,19 triliun pada 2024 dan kembali minus Rp1,62 triliun di semester pertama 2025.
Data BPS juga memperlihatkan bahwa tingkat okupansi Whoosh hanya melonjak di musim libur, sementara biaya operasional dan investasi membengkak.
“Perusahaan BUMN yang semula sehat kini harus menanggung utang Rp2 triliun per tahun untuk proyek yang sejak awal sudah diperingatkan bermasalah. Ini penugasan politik, bukan kalkulasi bisnis,” sindir Anis tajam.
Ia menegaskan, APBN harus digunakan untuk hal esensial, bukan untuk menambal kesalahan masa lalu.
Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, di mana dividen BUMN dialihkan ke Danantara dan tidak langsung masuk APBN, Anis menuntut agar Danantara mencari solusi cerdas tanpa menyeret uang rakyat lebih jauh ke lubang utang.
Pernyataan ini mempertegas satu hal, proyek mercusuar seperti KCJB tak bisa terus berlindung di balik jargon “pembangunan”.
Ketika kereta cepat berlari, beban utangnya tak boleh menabrak kantong rakyat. (Laporan : F1||majalahfakta.id)
