FAKTA – Kemacetan parah di jalur Palembang–Lahat bakal segera mendapat solusi konkret. Rencana besar pembangunan jembatan dan flyover di sepanjang jalur tersebut mulai dikerjakan tahun 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H.M. Yansuri mengungkapkan, proyek strategis ini dirancang sebagai langkah jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas akibat angkutan batu bara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Ada 13 titik pembangunan yang tersebar dari Lahat hingga Palembang, termasuk di Simpang Muaraenim dan Simpang Beringin. Infrastruktur yang dibangun meliputi jembatan penyeberangan dan flyover di atas jalur kereta api,” ujar Yansuri, Senin (7/10/2025).
Salah satu lokasi yang jadi perhatian adalah Jembatan Muara Lawai di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Jembatan ini terputus sejak 29 Juni 2025 setelah empat truk angkutan batu bara tersangkut saat melintas bersamaan.
“Intinya, infrastruktur ini akan menunjang konektivitas antarwilayah,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Yansuri menjelaskan, proyek tersebut merupakan bagian dari program nasional yang dibiayai lewat APBN dengan dukungan dari asosiasi batubara, termasuk PT Bukit Asam (PTBA). Meski nilai anggaran belum diumumkan, perencanaan proyek ini sudah berjalan sejak tahun lalu.
“Pengerjaan direncanakan dimulai tahun ini, tapi progres pastinya masih menunggu kepastian dari Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Karena proyek ini murni APBN, bukan APBD,” katanya.
Yansuri menegaskan, pembangunan flyover dan jembatan ini akan menjadi solusi utama bagi kemacetan kronis di jalur angkutan batu bara.
“Kalau nanti flyover dan jembatan ini selesai, kendaraan pribadi bisa lebih leluasa lewat, sementara truk batu bara diarahkan ke jalur non-tol. Dampaknya besar terhadap kelancaran lalu lintas dan distribusi barang,” katanya.
Selain mengurai kemacetan, proyek ini juga diperkirakan membawa efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ketika akses lancar, perdagangan meningkat, distribusi barang dan jasa makin efisien, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” sambungnya.
Terkait pembebasan lahan, Yansuri menilai tidak akan menjadi kendala berarti.
“Sebagian besar titik pembangunan masih belum padat penduduk. Jadi tidak akan banyak persoalan ganti rugi seperti di wilayah perkotaan,” katanya.
Meski proyek berada di bawah kendali Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumsel, DPRD Sumsel akan tetap mengawal dan meminta laporan detail terkait lokasi dan jadwal pengerjaan.
“Kita tunggu progresnya. Yang jelas, ini proyek strategis yang akan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam jangka panjang,” kata Yansuri. (js)
