Daerah  

Hasil Reses DPRD Sumsel Dapil 1: Dari Kekurangan Ruang Kelas, Hingga Persoalan Infrastruktur

RESES. Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 saat melaksanakan Reses Tahap III/2025. (foto: ist)

FAKTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 telah melaksanakan Reses Tahap III/2025. Reses dilaksanakan di sejumlah wilayah pada 21-28 Agustus 2025.

Koordinator Reses Tahap III/2025 DPRD Sumsel Dapil Sumsel 1 H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, mengatakan, pemerintah perlu memerhatikan beberapa hal dan menindaklanjuti beberapa rekomendasi.

Pertama, masih banyak SD maupun SMP Negeri dan Swasta masih banyak kekurangan ruang kelas dan kondisi bangunan yang memprihatinkan dan masih ada pungutan liar dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Jadi perlu langkah strategis untuk
mengatasi fenomena tersebut,” ujar Chairul.

Kedua, pelayanan di puskesmas yang terbatas, baik dari sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas serta obat-obatan. Ketiga, ruas jalan antarkelurahan masih rusak berat dan berlobang. Terutama di Seberang Ulu, kebutuhan lampu jalan seperti di Macan Lindungan.

“Jadi perlu pendataan mana pembangunan yang menjadi skala prioritas,” katanya.

Keempat, lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang makin sedikit ketersediaannya, terutama di Plaju. Keluhan ini sudah beberapa kali dikeluhkan warga saat reses.

Kelima, genangan air yang diakibatkan banyak drainase yang tidak lancar, kolam retensi untuk diperbanyak. Keenam, kemacetan yang semakin parah terutama di jam siswa pergi sekolah, jam masuk kerja serta jam pulang.

“Persoalan ini perlu langkah kongkret? Baik dari tranportasi umum maupun alternatif jalan, contoh sekolah Izzudin, Bina Ilmi, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Parameswara,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu.

Ketujuh, perhatian kepada kader posyandu dan fasilitas posyandu untuk dilakukan pembenahan. Kedelapan, warga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

“Terakhir atau kesembilan, ada beberapa sekolah yang belum mendapat distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya. (ADV)