FAKTA – Warga Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, usir Wakil Bupati Rahmat Hidayat yang datang untuk berdialog terkait permasalahan lahan di Kawasan Tarok city, Jumat (12/9/2025) di Kantor wali nagari setempat.
Menyikapi tuntutan dan harapan masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang kedua kalinya pada Kamis (11/9/2025) di halaman kantor DPRD, pemerintah daerah bergerak cepat dengan menggelar pertemuan bersama masyarakat di kantor wali nagari di daerah itu.
Namun, agenda dialog yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah itu, warga tidak mengetahui bahwa ada agenda pertemuan dengan pemerintah daerah, terkait masalah Tarok City.
Bahkan, warga mengetahuinya setelah rombongan pemerintah daerah tiba di lokasi untuk menggelar dialog bersama warga, sehingga warga menolak rombongan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Wakil Bupati Rahmat Hidayat tersebut.
Diketahui, Wabub Rahmat Hidayat hadir untuk membuka dialog dengan masyarakat guna menyikapi aksi yang dilakukan oleh warga setempat, saat itu dialog berjalan tertib dan lancar. Namun, saat mediasi sedang berjalan suasana langsung memanas. Warga berteriak menolak dan meminta wakil bupati keluar dari kantor wali nagari.
Wali Korong, Oki Ariadi, membenarkan adanya penolakan dari warga terhadap rombongan pemerintah daerah yang ingin melakukan bermusyawarah dengan perangkat nagari. Warga menilai kehadiran rombongan itu, tidak menyentuh pada subtansi tuntutan mereka, dan Kehadiran rombongan itu hanya sebagai formalitas.
“Benar, warga menolak kehadiran wakil bupati, karena yang kami inginkan adalah bupati langsung yang dapat menghadiri pertemuan warga dengan pemerintah daerah. Dan agenda yang dibuat oleh pemerintah daerah itu, tidak diketahui oleh warga. Dihadirkannya bupati ditengah masyarakat adalah keinginan warga. Toh, kenapa wabub yang dihadirkan, ini yang membuat warga kecewa,” sebut Oki Ariadi, Sabtu (13/9/2025).
Ia menyebutkan, warga sudah lama menyuarakan penolakan. Jadi tuntutan warga adalah mencabut SK yang diperuntukan pembangunan Yonkes dengan mengunakan lahan sebanyak 55 hektare.
Jika ini dipaksakan oleh pemerintah daerah, lahan sebanyak itu akan berdampak pada lahan dan pemukiman masyarakat, sehingga masyarakat di daerah itu terdampak dari pembangunan tersebut. Padahal, warga mengarab dan bermukim di kawasan tersebut sudah bertahun-tahun secara turun-temurun.
“Sebelumnya, sejumlah pihak dari unsur nagari, perangkat daerah, hingga TNI sudah sempat meninjau lokasi. Hasil dari peninjauan itu, ditemukan perbedaan antara titik lahan yang tertera dalam dokumen dengan kondisi lapangan,” sebut Oki.
Ia menyebutkan, aksi warga ini tidak berhenti sampai disitu, warga terus berupaya untuk memperjuangkan hak mereka dengan melakukan aksi lanjutan ke tingkat provinsi.
“Kami akan terus memperjuangkan hak rakyat. Jika pemerintah tidak mau mendengar, kami siap melakukan aksi lanjutan ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Oky.
Sementara itu, Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat mengatakan, dirinya hadir bersama rombongan, atas permintaan pimpinan kepala daerah karena pada saat aksi kedua yang dilakukan warga Kapalo hilalang di DPRD, bupati tidak bisa membersamai di dalam aksi itu.
“Pertemuan ini memang diagendakan, dan saya mengajak sejumlah kepala OPD untuk hadir langsung untuk mendengar aspirasi warga. Namun, warga menolak kehadiran kami, dan kami sangat memaklumi penolakan yang dilakukan oleh warga, karena mereka masih tidak puas dalam memperjuangkan hak-haknya,” sebut Wabub Rahmat Hidayat.
Ia menyebutkan, digelarnya pertemuan ini guna mencari jalan keluar atas rencana pembangunan Bataliyon Kesehatan (Yonkes) dan ganti rugi tanaman. Sebelum datang ke lokasi, sebut Rahmat, pemerintah nagari dan tokoh masyarakat menyambut baik kehadiran pemerintah daerah.
“Buktinya sejak awal datang suasana pertemuan berjalan dengan tertib dan lancar. Penolakan baru terjadi saat mediasi sudah berlangsung, sewaktu seorang warga masuk ke ruang mediasi dan mempertanyakan kehadiran bupati,” ujar Rahmat.
Saat itu kondisi pertemuan makin tidak kondusif, warga lain turut mempertanyakan kehadiran saya di sana. Melihat kondisi tidak kondusif, dirinya bersama rombongan lainya memilih untuk undur diri karena ada desakan dari sejumlah warga.
“Saya secara pribadi memaklumi kejadian tersebut. Mungkin sejumlah warga yang hadir, dan sejumlah warga lainya di luar ruang rapat itu sedang emosi karena masih dalam situasi memperjuangkan haknya,” ujar Rahmat.
Menurutnya, emosi warga ini dilatarbelakangi oleh dua kasi unjuk rasa yang belum juga mendapatkan kejelasan atas tuntutan mereka. Terlebih saat unjuk rasa yang kedua kali dilakukan oleh warga itu bupati tidak bisa hadir, karena adanya keperluan lain atau dinas luar daerah.
“Hadirnya pemerintah daerah pada Jumat kemarin, guna mencari jalan keluar dengan kepala dingin. Dengan situasi tersebut tentu tidak tepat membuat pertemuan berjalan dengan bai,” sebut dia.
Ia menyebutkan, pihaknya akan berusaha melakukan pendekatan lain untuk mencapai jalan keluar atas masalah yang ada. “Pemerintah daerah tentu akan terus berupaya mencari jalan keluar dan terbaik atas tuntutan masyarakat setempat,” tutup Rahmat. (ss)
