FAKTA – Pernahkah kita membayangkan, di tengah gegap gempita pembangunan Jawa Timur, masih ada daerah-daerah yang harus bergantung pada kapal tradisional untuk bisa sampai ke pusat pelayanan publik?
Itulah realitas yang dihadapi sebagian masyarakat kepulauan Madura. Namun, situasi itu segera berubah. Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) tengah menyiapkan sebuah terobosan besar: Trans Laut Jatim.
Program ini bukan sekadar transportasi, melainkan perwujudan nyata keadilan aksesibilitas. Ia lahir dari kebutuhan mendesak untuk menghubungkan wilayah pesisir dengan kepulauan, agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak lagi merasa tertinggal dari denyut pembangunan di daratan utama.
Abdul Halim, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, menegaskan pentingnya Trans Laut Jatim sebagai simbol pemerataan pembangunan. Menurutnya, program ini akan menjadi penghubung vital antara Probolinggo, Pamekasan, hingga pulau-pulau kecil seperti Gili Labak, Giliyang, dan Gili Ketapang.
“Trans Jatim Laut ini mengintegrasikan daerah dengan Madura, khususnya kepulauan. Masyarakat akan lebih mudah menjangkau layanan transportasi laut yang selama ini terbatas,” ujarnya.
Selama ini, akses ke pulau-pulau kecil di sekitar Madura hanya mengandalkan perahu tradisional dengan jadwal tak menentu. Dengan hadirnya Trans Laut, perjalanan akan lebih singkat, aman, dan nyaman.
Kepala Dishub Jatim, Nyono, menuturkan bahwa program ini akan diluncurkan Oktober mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Sudah ada empat rute pelayaran yang disiapkan, dan rute Probolinggo–Sumenep menjadi yang pertama dioperasikan,” ungkapnya.
Rute tersebut dirancang untuk dilewati kapal cepat berkapasitas 300 orang. Kapal akan singgah di sejumlah pulau, mulai dari Gili Mandangin, Gili Ketapang, Gili Labak, hingga Gili Iyang. Dermaga pun sudah dibangun, tinggal menunggu operasional kapal.
“Tarifnya terjangkau, antara Rp50 ribu sampai Rp75 ribu per penumpang. Skemanya menggunakan buy the service (BTS), artinya Pemprov akan memberikan subsidi agar layanan ini dapat diakses semua lapisan masyarakat,” jelas Nyono.
Lebih dari sekadar sarana transportasi, Dishub Jatim melihat Trans Laut sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi baru. Dengan terbukanya akses reguler ke pulau-pulau kecil, distribusi barang akan lebih lancar, wisatawan lebih mudah berkunjung, dan potensi ekonomi lokal bisa lebih maksimal.
“Selama ini jalur ke pulau-pulau kecil hanya bisa ditempuh dengan kapal tradisional. Dengan adanya kapal cepat, maka wisatawan bisa lebih mudah menjangkau destinasi seperti Gili Labak dan Gili Iyang yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya,” tambah Nyono.
Dengan demikian, Trans Laut bukan hanya membuka jalur transportasi, tapi juga membuka pintu-pintu peluang baru di sektor pariwisata dan perdagangan.
Program Trans Laut Jatim seolah menjadi jawaban bagi harapan lama masyarakat kepulauan. Mereka ingin merasakan kenyamanan dan kepastian akses transportasi layaknya masyarakat di daratan utama.
Abdul Halim menegaskan, “Program ini adalah bentuk keadilan bagi masyarakat kepulauan. Mereka juga berhak mendapatkan akses transportasi modern, bukan hanya hiburan pembangunan yang seringkali terpusat di kota-kota besar.”
Kini, harapan itu semakin nyata. Dishub Jatim melalui Trans Laut sedang menenun jembatan keadilan—menghubungkan daratan dengan pulau, mendekatkan pusat pembangunan dengan masyarakat pinggiran.
Rencana peluncuran Trans Laut Jatim menjadi sebuah langkah strategis. Tak hanya memperpendek jarak, tetapi juga menyatukan rasa kebersamaan dalam satu semangat: bahwa Jawa Timur adalah milik bersama, dari Banyuwangi hingga Sumenep, dari daratan hingga kepulauan.
Kehadiran kapal cepat yang siap menyeberangi laut bukan sekadar moda transportasi, melainkan simbol nyata bahwa pembangunan bisa dirasakan oleh semua orang. Dan di balik semua itu, Dishub Jatim tampil sebagai motor penggerak, memastikan roda pemerataan terus berjalan.
Seperti lautan yang menyatukan pulau-pulau kecil, Trans Laut Jatim hadir menyambung wilayah yang lama terpisah, merajut harapan baru bagi masyarakat kepulauan. (nyo)
