FAKTA – Kades Sidomukti, Kecamatan Lamongan, inisial ES kini berurusan dengan hukum dan dilaporkan ke Mapolres Lamongan. Karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Desa.
Kades ES, dilaporkan pengusaha atau developer yang merasa dirugikan atas ulahnya sewaktu membeli tanah dengan salah satu warganya bernama H.Sholeh.
Pelapor mendatangi Mapolres lamongan dengan didampingi dua pengacara, Serba Bagus dan rekan , mereka sudah memberikan keterangan di Unit III Pidkor Polres Lamongan, Sabtu (1/4/2023).
Laporan yang dilayangkan menyoal dugaan penyalahgunaan jabatan dan dugaan pungutan liar soal terkait pungutan biaya administrasi untuk persyaratan pengurusan sertifikat hak milik tanah di wilayah Sidomukti.
Pembeli yang akan menggunakan tanah untuk pembangunan rumah subsidi di Lamongan itu, kemudian membeli. Tanah pekarangan milik H Saleh bukti surat kepemilikan lahan petok, AJB dan beberapa surat pendukung lainnya.
Antara penjual dan pembeli keduanya sepakat dan dilanjutkan dengan transaksi jual beli dengan harga Rp320.000 per M2 kali luas tanah yang dibuktikan dengan surat kepemilikan.
Pada 20 Desember 2021 pelapor didampingi beberapa ahli waris dan pihak desa termasuk terlapor bersama-sama menyaksikan pengukuran batas tanah dari petugas BPN.
Proses berjalan normal, surat keterangan ahli waris tidak ada masalah dan dilanjutkan Notaris ke BPN.
“Pada 8 Desember 2022 pihak Notaris memberikan info bahwa persyaratannya ada beberapa yang masih kurang, termasuk konversi belum ditanda tangani pihak desa,” kata pengacara Serba Bagus kepada wartawan, di Polres Lamongan, Sabtu (1/4/2023).
Pada 16 Desember 2022 pemilik tanah, ahli waris dan pembeli tanah bertemu kepala Desa ES, guna untuk meminta kekurangan persyaratan administrasi tersebut.
Diluar dugaan sang kades menyebut sebagian tanah milik H Saleh yang dijual itu tidak bertuan. H Saleh dikatakan tidak memiliki bukti kepemilikan berupa Petok yang sesuai dengan arsip Desa Sidomukti dengan Luas 500 M2.
Padahal tanah tersebut selama puluhan tahun sudah dikuasai Saleh dengan bukti kepemilikan Petok dan AJB serta pembayaran PBB.
Terlapor meminta 50 persen dari hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 85.000.000. Dan masih meminta 5 persen dari penjualan tanah.
Pembeli tanah dan penjual hanya bersedia memberikan uang Rp 5 juta. Tawar- menawar dan dengan terpaksa penjual dan pembeli tanah sanggup 2,5 persen dari transaksi nilai jual beli sebesar Rp 115 juta serta Rp 5 juta.
Dan 50 persen dari kelebihan tanah sebesar Rp. 85 juta. Total uang yang diminta terlapor Rp 210 juta.
Pada Jumat (24/3/2023) setelah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500 juta kepada H. Saleh. Pembeli kemudian meminta Saleh memenuhi tanggung jawab kelengkapan berkas dari kades. Namun 27 Maret 2023 itu, belum bisa menemui kades.
Ujung-ujungnya, terlapor minta biaya administrasi dan 50 persen dari tanah tak bertuan. Terlapor minta uang dikirim ke nomor rekening 3300768…, Kemudian uang permintaan terlapor ditransfer.
Diluar itu, terlapor juga meminta lagi persentase jual beli tanah sebesar 3, 5 persen. Menurut Serba Bagus, masalah ini sebenarnya sudah lama, ia menyarankan untuk mediasi diselesaikan secara kekeluargaan.
Ternyata tetap saja ada pungutan yang harus dikeluarkan untuk memperlancar jual beli atas nama pembeli. Transaksinya jual beli tanah, sebetulnya antara pemilik tanah dan pembeli tidak ada masalah. Hanya perpindahan tanah saja yang ada persyaratan yang harus dipenuhi yang melalui pemerintahan desa.
“Ternyata ada persyaratan yang menurut kami kurang wajar. Jadi pada saat pengukuran pemdes menganggap ada kelebihan dan dianggap tanah tak bertuan di tanah tersebut, ” katanya.
Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda Anton Krisbiantoro mengatakan, penyidik masih memintai keterangan pelapor. Pada gilirannya akan memintai keterangan terlapor. “Laporannya baru masuk,” katanya.
Saat awak media ini bertemu ketua LSM Jatim corporition watch Indonesia (JCWI). Sugeng Rahardjo, ST,SH. Disalah satu rumah warga desa Sidomukti , dirinya mengatakan.
“Korupsi, kolusi, dan nepotisme belum bisa dihindari, kami sangat berharap agar bikin jera kades yang lain untuk segera fihak kepolisian memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, apalagi sudah ada pelapor dan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebaiknya juga menonaktifkan ES dari jabatan Kepala Desa,” ujarnya.
Sampai saat ini di desa Sidomukti, sebagian warga juga banyak yang menyalahkan kadesnya. (ari)
