FAKTA – Setelah menunggu beberapa hari dengan persiapan sesuai Prosedur tetap (Protap) agenda kunjungan kerja (Kunker) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya tiba di Kabupaten Ngawi, (11/03/2023)
Ada catatan menarik yang harus diungkap supaya publik tahu dari rencana lokasi yang belum tepat dan soal anggaran darurat perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk jalan yang sudah mulus maupun yang kondisinya memperihatinkan, namun setelah perbaikan itu selesai sang Presiden tidak melewati jalan tersebut.
Serangkaian kunjungan kerja dari Kabupaten Blora, lalu menuju Kabupaten Ngawi, kemudian ke Solo-Sragen lanjut kembali terbang ke Jakarta.
Di Kabupaten Ngawi, Presiden Jokowi agenda yang telah direncanakan sempat rancu dan tidak tepat jadwal, seperti semula panen raya akan diadakan di Desa Ngale, Paron berubah lalu di Desa/Kecamatan Pangkur juga dibatalkan padahal perbaikan jalan sudah dilaksanakan,akhirnya panen raya di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi tepatnya di Dusun Pangkur, (10/03/2023).
“Agenda Jokowi panen raya di desa Pangkur ,kecamatan Pangkur sudah disiapkan ,jalan diperhalus aspal baru oleh PU, lokasi siap dibatalkan, akhirnya lokasi panen di tempatkan di desa Kartoharjo ,tepatnya dusun Pangkur masuk kecamatan Ngawi”,terang, Warga yang mengaku bernama Doni. 12’03’23.
Sempat terjadi agenda dan lokasi kunjungan berubah ubah tak menentu , juga tentang agenda akan di “Benteng Pendem” lokasi sejarah Ngawi juga dibatalkan atau tidak masuk Item kunjungan kerja Presiden ,padahal jalan menuju lokasi tersebut diperbaiki dengan aspal baru dadakan.batalnya lokasi kunjungan belum diketahui pasti ,boleh jadi kurang persiapan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Jalan-jalan yang mendapat perbaikan dan tidak jadi dilewati orang nomor satu diantaranya jalan raya Pangkur-Karangjati ,jalan Kandangan Ngawi,Jalan perkotaan Ngawi menuju benteng pendem,Meskipun demikian secara umum bermanfaat bagi masyarakat.
Ulasan dan persoalannya adalah saat ini belum ada lelang pekerjaan yang menghabiskan aspal kurang lebih 3200 ton.
Saat dikonfirmasi Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga tidak ada di tempat.Menurut pemerhati hukum Yudhi Kusdarnanto sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara seharusnya menjelaskan hal tersebut ,terutama tentang besaran anggarannya.
“Jalan yang kondisinya masih baik,dan yang kurang diaspal dadakan 3200 ton aspal, dan yang kondisi 80 persen masih baik pun diaspal ini harus dipertanggungjawabkan”,terang,Yudhi Kusdarnanto,pemerhati hukum Ngawi.(rif)
