Majalahfakta.id – Harsofi alias Bilowo, Ketua Karang Taruna (Kartar) Ponorogo menyikapi perjalanan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang sudah hampir setahun menjabat. Saat ini dinilai belum tercapai visi dan misi seperti disampaikan saat kampanye kemarin. Bahkan evaluasi program 100 harinya terkesan mandek. Saat ini disinyalir program hanya menghabiskan atau melanjutkan dari APBD tahun 2021.
Saat ditemui awak media majalahfakta.id Senin (11/10/2021) , Bilowo mengatakan, harus berani menyikapi Progam Pemerintah yang terkesan berhenti. “Pemerintah harus menerima kritikan dari masyarakat dari golongan apapun demi Ponorogo, bukan hanya itu Penguasa atau Bupati jangan takut kalau ada semacam kritik bukan malah dilawan oleh pendukung-pendukung yang ramai di media sosial (medsos) apabila Bupatinya dikritik, ” ungkap Bilowo.
“Dan juga saat ini, yang terpenting di PAK, Pak Giri bersama timnya harus betul mengalokasikan infrastruktur khususnya jalan. Karena di medsos kita lihat, ada beberapa kali terjadi kecelakaan akibat jalanan rusak. Kasihan masyarakat terkena imbas jalan yang berlubang, ” ungkapnya.
“Ketika euforia politik belum tuntas tapi kerja riil. Kalau pencitraan semua yakin itu sudah, tapi jangan sampai euforia ini “ditukar” nyawa masyarakat misalkan kecelakaan meninggal. Tentu ada exit solusi hukum akibat jalan berlubang tersebut, Pemerintah segera turun untuk mengatasi. Kalau perlu ikut juga memberikan bantuan meringankan beban. Karena saat ini ekonomi jatuh akibat pendemi Covid-19. Terpenting harapannya, perlu diperhatikan jalan-jalan berlubang agar masyarakat menikmati transportasi, “ beber Bilowo.
“Kalau memang belum ada anggaran untuk perbaikan, ya ditembel, kalau ditembel belum ada anggaran, ya gotong royong, mungkin bisa digerakkan bersama, bahkan program kerja bakti setiap Minggu bisa menjadi solusi,” ujarnya.
Namun demikian dikutip dari rri.co pada (06/10/2021), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Jamus Kunto menganalisis dan mengungkapkan, prioritasnya dimana nanti berada di Bappeda. “Kita menerima jadi. Pemilihan lokasi berada di Bappeda, karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di sana (Bappeda, Red),” ungkap Jamus Kunto.
Sementara diketahui, sejumlah ruas jalan kabupaten atau penghubung kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam kondisi rusak. Seperti halnya jalan Mlarak-Pulung, Sampung-Poh Ijo, Ngambakan-Mlancar, Badegan-Tulung, dan Kauman-Carangrejo.
Untuk diketahui panjang jalan kabupaten di Ponorogo sekitar 1.910 kilometer ditambah jalan desa 1.200 kilometer. Dari total 3.110 kilometer panjang jalan di Ponorogo. 32 persen atau sepanjang 955,2 kilometer dalam kondisi rusak.
Sementara itu, saat ditanya wartawan tentang Pemkab Ponorogo kembali melakukan pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebanyak Rp 155 miliar yang sampai sekarang hanya wacana, Bilowo menjelaskan, “Pak Giri mempunyai kalkulator, Pak giri mempunyai tim yang bagus, Pak Giri mempunyai tim solid, tentunya angka-angka itu sudah terukur. Angka itu sudah ada di data tidak mungkin angka itu keluar tanpa ada data. Berapa jumlah jalan yang rusak, berapa ruas jalan yang parah, mestinya sudah ada catatan tersendiri, ” jelasnya.
“Saya yakin apa yang disampaikan Kepala Dinas PU tidak ngawur, karena beliau tahu betul kondisi jalan-jalan yang rusak saat ini, ” tegasnya.
“Jangan memaksa kalau anggaran tidak ada. Seadanya saja yang terpenting bisa mengobati, minimal angka kecelakaan lalulintas. Apalagi saat ini levelnya mulai turun, sekolah sekolah mulai dibuka, jangan sampai generasi anak bangsa jatuh kecelakaan dan cacat, siapa tahu mereka menjadi pemimpin besar, ” harap Bilowo
“Jalan-jalan yang diperbaiki di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo dan paling terpenting pembangunan infrastruktur terpusat di kota, ” pungkas Ketua Kartar Ponorogo. (hsr)
