Majalahfakta.id – Peringatan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial maupun Kepala BMKG terkait Pemerintah daerah menyiapkan diri jika terjadi bencana gempa dan tsunami nampaknya tidak digagas Pemerintah Daerah.
Postur perubahaan APBD 2021 yang baru selesai dibahas Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya memperoleh porsi anggaran sebesar Rp 2,7 milliar dari total anggaran APBD sebesar Rp 1,7 trilliun.
“Total anggaran BPBD tersebut kalah besar jika dibanding dengan biaya pendidikan dan pelatihan di salah satu OPD. Sebagai contoh belanja koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi menghabiskan anggaran Rp 6,7 milliar dari yang sebelumnya Rp 290 juta. Mengalami kenaikan Rp 6,3 milliar setelah perubahaan APBD TA 2021. Bisa kita baca pada bukunya halaman 356, ” ungkap Jhon Vera Tampubolon, Ketua Projo Pacitan.
“Belanja penyedian peralatan pelindung dan kesiapisiagaan terhadap bencana yang sebelum perubahaan mendapat anggaran Rp 201,8 juta setelah perubahaan menjadi tidak ada anggarannya hal ini bisa dilihat pada buku perubahaan APBD halaman 118, “, beber Jhon.
Ketika mengetahui hal ini, Jhon merasa geram dan jengkel dimana keamanan dan nyawa rakyat Pacitan tidak menjadi perhatian khusus. Malah mementingakan perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke luar daerah dan kegiatan yang sifatnya terkesan menghamburkan keuangan daerah.
“Rakyat sekarang sudah mulai menyiapkan diri dalam menghadapi bencana dengan cara mengamankan dokumen maupun tas beserta isinya untuk mengungsi. Dilain pihak Pemerintahaan Kabupaten Pacitan terkesan tidak peduli pada keselamatan warganya, ” tegas John. (hsr)
