.
.
.
DIDUGA keras sebanyak 174 mobil dinas milik Pemprov Sulsel tak lagi terlihat fisiknya. Padahal kendaraan ini masih tercantum sebagai aset daerah. Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulsel juga mendata kendaraan dinas jenis sepeda motor sebanyak 222 unit namun fisiknya tak ada. Sehingga dikategorikan perampasan aset Pemprov Sulsel oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila tidak punya itikat baik mengembalikannya maka Biro Aset akan melaporkannya ke polisi untuk membantu mengamankan barang-barang tersebut. Dan apabila sudah dijual kepada orang lain maka itu Biro Aset akan melakukan delik aduan ke polisi sebagai penggelapan aset pemprov.
Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Pemprov Sulsel, Nurlina, mengatakan, ada beberapa kendaraan yang sudah tak ada bukti fisiknya sehingga pihaknya tentu tak mungkin melelang kendaraan tersebut. Setiap kondisi kendaraan dinas yang terdata selalu dicek fisik. Dari 24 unit kendaraan untuk usulan randis yang dilelang, ada dua sampai tiga unit yang kondisinya tak ada lagi secara fisik.
‘’Ini bisa diusulkan untuk penghapusan. Hanya saja tetap harus melalui mekanisme persetujuan dari gubernur. Kita juga tidak bisa lelang kalau fisiknya tak ada,’’ jelasnya.
Dia pun masih terus meminta agar OPD mengusulkan lelang kendaraan atau penghapusan baik yang sudah tak berwujud atau yang rusak parah. ‘’Kita sudah surati KPKNL untuk proses lelang, tinggal tunggu usulan kendaraan dari OPD. OPD mestinya proaktif mengusulkan ke sekda. Jika kondisinya sudah tak bisa digunakan akan dijual bukan sebagai kendaraan utuh melainkan dijual sebagai rongsokan. Yang tak berwujud pun langsung dihapuskan’’.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, berharap proses penertiban aset ini bisa memberikan dampak positif. Ada langkah efisiensi biaya pemeliharaan, sekaligus penertiban aset yang dianggap masih bermasalah. Randis yang bermasalah ada 222 unit sepeda motor dinas, 174 unit mobil dinas, 12 roda rusak berat, 9 bus rusak berat. (F.546)
